OBJEK DAN SUBJEK HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Objek 

Kajian Hukum Tata Pemerintahan mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Tata Pemerintahan dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Tata Pemerintahan sebagai sebagai obyek yang berorientasipada pengertian Hukum Tata Pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik.

Idendifikasi sedemikian ini, maka pemberian Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara.

2. Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara.

Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspk hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah.

Sedangkan Hukum Tata pemerintahan yang Otonom adalah adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalan rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.

Didalam mempelajari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara.

Pada tipe welfare state (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah dalam tipe negara demikian ini, oleh Lemaire (1952) disebut sebagai Bestuurzorg. Ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, kepada aparatur pemerintah memiliki hak istimewa yang disebut Freies Ermessen, yaitu kepada aparatur pemerintah diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dan peraturan penyelesaiannya belum ada. Dengan hak yang demikian itu maka aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Dari sini terlihat bahwa dengan hal istimewa menyebabkan fungsi aparatur pemerintah dalam Wefare State ini bukan saja berfungsi sebagai badan eksekutif tetapi juga sudah berfungsi sebagai badan legilatif. Sebagai konsekwensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak ini pun diakui, di dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepada Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Fungsi Presiden sebagai kepala eksekutif melakukan perbuatan dibidang legislatif, yang dalam Tata Negara disebut delegasi perundang-undangan, dengan tujuan : mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan para aparatur pemerintah dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.

Didalam Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dipelajari pula hal-hal yang menyangkut leability, responsibility dan accountability. Leability menuntut tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap hukum. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibility para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenangan yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Accontability menunut para aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Di dalam kerangka itulah maka konteks hubungan hukum terjelma dalam tuntutan dan realisasi tuntutan.

Ketiga hal tersebut ini bukan saja menjadi suatu keharusan dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah tetapi justru menjadi dasar dari kekuasaan para aparatur pemerintah di dalam berbuat dan bertindak. Kalau berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, maka sumber kekuasaan berasal dari sumber kekuasaan yang tertinggi yang ada pada setiap negara. Kekuasaan demikian itu diartikan sebagai kedaulatan yang ada pada setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan adalah disebut kekuasaan publik yaitu suatu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Aturan-aturan yang sifatnya istimewa inilah yang menjadi isi dari aturan Hukum Tata Pemerintahan baik itu dalam konteks yang heteronom maupun dalm konteks yang otonom.

Dalam konteks yang heteronom, isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan termasuk didalamnya kaitan atas hal-hal tersebut diatas. Sedangkan dalam konteks yang otonom, maka isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah baik itu bersifat pengaturan sepihak sebagaimana ketetapan maupun pengaturan dua pihak sebagaiaman telah dijelaskan sebelumnya. Semua aturan yang dimaksud adalah bersifat istimewa atau yang bersifat khusus.

Subjek Hukum Tata Pemerintahan, diantaranya adalah:

1. - Pegawai Negri.
2. - Jabatan-jabatan dalam susunan organisasi publik.
3. - Jawatan-jawatan Publik.
4. - Dinas-dinas publik, BUMN, BUMD, daerah otonomi.
5. - Negara sebagai subjek hukum tata negara.

Sumber Hukum Tata Pemerintahan, diantaranya adalah: 

• Undang-Undang yang mengatur kehidupan pemerintahan, misalnya:

- UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaran negara yang bersih dari KKN.
- UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999, tentang kepegawaian.

• Keputusan pejabat negara dan pejabat pemerintahan.

•  Yurisprudensi yang berkaitan dengan pemerintahan.

• Doktrin atau pendapat para ahli hukum pemerintahan.

Prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan, menurut Varied Ali prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan hukum dan praktisi pemerintahan antara lain:

1. Prinsip Legalitas (Legality Principle) Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perbuatan dan tindakan atau kebijakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada hukuman yang berlaku.
2. Prinsip Oportunitas (Oportunity Principle) Yaitu bahwa pejabat pemerintahan dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki kebebasan yang dilandasi kebijaksanaan.
3. Prinsip Adaptasi Yaitu prinsip hukum ynag menghendaki akan setiap pejabat pemerintah dalam proses pengmbilan keputusan selalu diberi ksempatan untuk mengadakan perubahan sebagai langkah penyesuaian bagi dirinya terhadap tugas-tugas yang dihadapinya.
4. Prinsip Continuitas Yaitu prinsip hukum yang menghendaki adanya jaminan suatu keputusan yang telah ditanda tangani terdahulu tetap berlaku walaupun pejabat tersebut telah diganti.
5. Prinsip Prioritas Yaitu prinsip tata pemerintahan yang memberikan perlindungan serta mengutamakan pada kepentingan umum.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.

Hukum tata negara adalah sebuah hukum yang ada untuk mengatur segala organisasi negara ataupun organisasi kekuasaan negara yang punya kaitan dengan negara. Berbicara mengenai hukum tata negara, salah satu hal yang terbersit mungkin adalah masalah cakupan atau ruang lingkup hukum tersebut yang sangat luas. Dalam artikel ini, anda akan diajak untuk mengetahui cakupan hukum tata negara yang lebih jelas.

Mengenai ruang lingkup hukum tata negara, ada beberapa hal yang meliputinya seperti betuk pemeritahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, corak pemerintahan, wilayah negara, garis besar organisasi pelaksana, hubungan rakya dan negara, cara rakyat dalam hak ketatanegaraan, ciri-ciri kepribadian negara serta dasar negara. Sedangkan untuk ruang lingkup tata negara yang ada kaitannya dengan badan ke-tatanegaraan yang punya kedudukan sebagai organisasi di negara yakni Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Para badan pelaksana ketatanegaraan tersebut meliputi cara pembentukannya, tugas dan wewenang pada masing-masing badan, susunan badan tersebut, cara kerja badan ketatanegaraan, masa jabatan, perhubungan kekuasaan antar badan ketatanegaraan, dan sebagainya.

Selain tentang pemerintahan dan badan-badan ketatanegaraan, ada pula konsep pengaturan tentang kehidupan politik rakyat yang meliputi penggolongan, jenis, serta jumlah parpol (partai politik) dalam sebuah negara dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur negara tersebut, kekutaan politik dan pemilu (pemilihan umum), hubungan antara badan ketatanegaraan dan partai politik, kedudukan penting dalam sebuah golongan, arti kedudukan serta peranan golongan penekan, langkah kerjasama antar kekuatan politik, pencerminan pejabat, dan lain sebagainya. Itulah informasi yang bisa anda dapatkan dari artikel ini. Semoga penjelasan mengenai Ruang Lingkup Hukum Tata Negara bisa bermanfaat untuk anda. Baca juga artikel lainnya yaitu Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli.

Cibaliung

25 Juni 2015