Pengertian dan Istilah dari HTP

      Dalam Peraturan Perundang-undangan

Surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.0198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal secara resmi mengunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan (pasal 5.c dan pasal 10 ayat 2).sedangkan Wirjono Prodjodikoro,bekas ketua Mahkamah Agung RI mengunakan istilah Hukum Tata Usaha Pemerintahan (vide peradilan Usaha pemerintahan) istilah tersebut mirip dengan istilah yang secara resmi di pakai dalam UUD yang pernah berlaku di indonesia yaitu UDDS 1950 yang secara eksplisit dimuat dalam pasal 108 dan 142.

Pasal 108 berbunyi : “pemutusan mengenai sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili pekara perdata atau kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran”. Sedangkan pasal  142 berbunyi : “peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang ada pada tanggal 17 agustus 1950 tentang berlaku dengan  tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini”.

Adapun istilah Hukum Tata Usaha Negara ditemukan secara resmi di dalam UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat no. Il / MPR / 1983 tentang GBHN serta pidato-pidato resmi kepala negara. Selanjutnya istilah ini dipakai pula secara resmi sebagai nama bagi UU no. 5 tahun 1986, yaitu undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Namun undang-undang  yang  disebutkan terakhir ini tidak hanya menggunakan satu istilah “tata usaha negara” saja sebab didalam pasal 44 UU tersebut ditegaskan juga bahwa “UU ini dapat disebut undang-undang peradilan administrasi negara”.

·         Istilah Asal

Dalam mengkaitkannya dengan istilah asal dan pengertiannya dalam bahasa indonesia maka dapat dijelaskan bahwa meskipun istilah yang dipakai dalam lapangan studi ini berbeda-beda namun objek dan maksudnya adalah sama. Rochmad Soemitro didalam pepernya yang berjudul “hukum tata pemerintahan pada umumnya di indonesia”. Mengemukakan bahwa “pengertian hukum tata pemerintahan (bestuursrecht) dapat dipersamakan dengan pengartian hukum administrasi negara (administratief recht).

·         Pengertian dan Cakupan

Pengertian administrasi, tata usaha dan pemerintahan

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis menulis, catat mencatat, surat menyurat, serta penyimpanan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketata usahaan belaka.

Dalam pengertian yang sempit ini maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian tata usaha, sehingga negara dan berkedudukan pusat, kemudian terdapat juga instasi-instasi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu.

·         Arti Hukum Administrasi Negara

Rochmad Soemitro mengemukaan bahwa yang di maksud dengan hukum administrasi negara dan hukum tata pemerintahan ini meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktifitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan.

E . Utrecht mengemukakan bahwa hukum administrasi negara/hukum tata pemerintahan itu mempunyai objek :

1.      Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.

2.      Sebagai aturan hukum mengenai hubungan  hukum, antara perlengkapan negara dengan perseorangan privat. Hukum administrasi negara juga adalah perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat negara melakukan tugasnya yang istimewa.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SERTA

KEDUDUKAN, SISTEMATIKA DAN KODIFIKASI HAN

·         Kedudukan HAN dalam Tata Hukum

Secara historik HAN itu pada mulanya termasuk atau menjadi bagian dari HTN, tetapi karena perkembangan masyarakat dan study hukum di mana ada tuntunan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam study HAN maka lama kelamaan HAN itu menjadi lapangan studi sendiri. Terpisah bahkan menjadi maslah-masalah yang jauh lebih luah dari HAN.

·         Sistematika dan Kodifikasi HAN

Cakupan lapangan studi ini amatlah luas, bahkan dalam cakupannya yang luas itupun HAN terus menerus berkembang. HAN sampai sekarang belum memiliki sistematika dan kondifikasi tersebut berbeda dengan hukum perdata yang telah memiliki KUHPer (BW), hukum pidana yang telah memiliki KUH pidana (WvS), hukum acara pidana yang telah memiliki KUHP, dan sebagainya. Materi HAN sampai sekarang masih terpisah-pisah atau terserak-serak dalam berbagai sub bidang.

BAB III

SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

Sumber Hukum Materiil

1.      Sumber historik (sejarah)

·         UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat

·         Dokumen-dokumen atau surat-surat serta keterangan lain dari masa itu

2.      Sumber sosialisasi / antropologis

Dari sudut sosiologis/ antropologis ini yang dimaksud dengan sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif, faktor-faktor mana meliputi pandangan ekonomis, pandangan agamis dan psikologi.

3.      Sumber filosfis

a.       Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil

b.      Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum

Sumber Hukum Formal

1.      UU (hukum administrasi negara tertulis)

Secara formal yang dimaksud dengan UU di indonesia adalah produk hukum yang dibuat oleh presiden bersama presiden.

2.      Praktek administrasi negara (konvensi)

Konvensi yang menjadi sumber hukum administrasi negara adalah praktek dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara atau hukum tertulis dipraktekkan di dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara.

3.      Yurisprudensi

Keputusan hakin (yurisprudensi) yang dapat menjadi sumber hukum administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara.

4.      Doktrin (anggapan para ahli hukum)

Doktrin atau pendapat para ahli dapat pula menjadi sumber hukum formal hukum administrasi negara, sebab pendapat para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah HAN.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH

1.      Politik State

Pada zaman pertengahan ini kekuasaan raja sangan luas sebab ia sekaligus menjadi pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikaif. Tetapi lama kelamaan pemusatan kekuasaan dalam bentukpolitical state ini dipersoalkan dan pada akhir adab pertengahan kekuasaan kehakiman diambil dari tangan raja sehingga raja tinggal memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

2.      Legal State (negara hukum yang statis)

Di dalam konsep “legal state” (negara hukum yang lama statis) disamping porsinya yang sempit tugas pemerintah juga bersifat pasif artinya negara hanya menjadi wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui pemilihan atas berbagai alternatif yang diputuskan secara demokratis-liberal. Pemerintah di dalam legal state ini lebih bersifat sebagai penjaga malam atau penjaga keamanan yang hanya bertindak jika ada gangguan terhadap keamanan, jadi tekanannya adalah perlindungan dan kebebasab politik.

3.      Welfare State(negara hukum yang baru, dinamis)

Welfare state (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Di dalam negara hukum modern “welfare state” ini tugas pemerintahan bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.

4.      TUGAS-TUGAS PEMERINTAH:

Dengan kenyataan bahwa secara konstitusional negara indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis maka dengan sendirinya tugas pemerintah indonesia begitu luas.pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun dalam sosial-ekonominya.dan untuk itu pemerintah mendapat kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial guna membangun kesejahteraan sosial,seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberi izin,lisensi,dispensasi dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum.

HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN ISTILAH

Selamat Sore,mudah-mudahan kita semua dalam lindunganNYA. Amin

kali ini saya coba tampilkan mengenai beberapa pengertian dan Istilah dari Hukum Tata Pemerintahan.

Hukum Tata Pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum baru yang memisahkan diri berdasarkan obyeknya dari ilmu hukum yang lain pada sekitar abad ke-18;

Istilah Hukum Tata Pemerintahan dianut berdasarkan kurikulum UGM, sedangkan Universitas lain memakai istilah yang

berbeda, seperti Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN);

Pasal 108 UUD 1950 dan Pasal 161 KRIS 1949 menganut istilah Hukum Tata Usaha.

PENGERTIAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Istilah Hukum Pemerintahan menunjukkan pengertian bagaimanakah alat-alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) melakukan atau melaksanakan pemerintahan, atau melaksanakan fungsinya.

Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsinya.

Administrative Law (Inggeris); Administrtief Recht atau Bestuursrecht (Belanda); Verwaltungrecht (Jerman); Droit Administratif (Perancis).

Semua istilah tsb sdh mengandung pengertian negara, sehingga tidsk perlu lagi menambahkan “public”, “publiek”, atau staat.

PERISTILAHAN DI BELANDA

a. Istilah administratief recht mengandung pengertian administrasi, yakni administrare atau besturen;

b. Besturen mengandung pengertian fungsional dan struktural;

c. Fungsional bestuur berarti fungsi pemerintah, sedangkan institusional/struktural bestuur berarti keseluruhan organ pemerintah;

d. Lingkungan bestuur adl lingkungan di luar lingkungan regelgeving dan rechtspraak.

e. Van Wijk/Konijnenbelt: administratief recht, bestuursrecht semuanya bersangkut paut dgn administrare, dgn besturen;

f. Administratief recht atw bertuursrecht meliputi peraturan2 yg bersangkut paut dgn pemerintah, namun tdk semua peraturan yg menyangkut pemerintahan termasuk lapangan hukum administrasi;

g. F.A.M. Stroink: administratief recht berisi peraturan2 yg berhubungan dgn administrasi, administrasi sama artinya dgn bestuur, dgn dmkian administratief recht disebut juga bestuur recht. Bestuur dapat diartikan pula sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yg tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan.

ISTILAH ADMINISTRASI NEGARA

1. Dwight Waldo: tdk ada definisi yg tepat utk public administration.

2. Public Administration adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan;

3. Public Administration merupakan seni dan manajemen yg dipergunakan utk mengatur urusan negara

4. Felix A. Nigro, administrasi negara adalah: kesemua yg ada dalam lingkungan pemerintahan; meliputi ke-3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupkan sebagian dari proses politik; dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat; sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Bintoro Tjokroamidjojo, Ilmu Administrasi Negara adl:

Suatu studi mengenai bagamana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenagatenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H. Litchfield);

Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (Dwight Waldo);

Kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening);

Ilmu yg mempelajari pelaksnaan dari politik negara (Arifin Abdurachman).

SIMPULAN PERISTILAHAN

Arti administrasi dalam HAN tidsk sama dengan arti administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Hal tersebut dapat membingungkan mereka yg mempelajari masing-masing ilmu itu secara sepihak. Oleh karenanya agar HAN mencari istilah lain, alternatifnya adalah istilah Hukum Tata Pemerintahah;

Arti administrasi dalam HAN sudah mengandung makna pemerintah(an). Oleh karena itu bidang hukum ini tdk perlu menambah atribut negara, shg cukup dgn sebut Hukum Administrasi.

KAITAN HAN DENGAN PEMERINTAHAN

HAN berkaitan dengan perhatian yg luas terhadap keputusan-keputusan yg bersifat umum, yakni rencanarencana, peraturan-peraturan kebijaksnaan, juga peraturan pemberi kuasa (wewenang);

Perhatian tersebut lebih terarah pada suatu pendekatan aturan-aturan yg sah dari sudut pandang hukum administrasi (sebagaimana badan pemerintahan yg lain, aturan-aturan yg menimbulkan akibat-akibat hukum yg konkret seperti, bagaimana redaksinya, bagaimana akibat hukumnya, dsb), dan bukan suatu pendekatan dari sudut hukum politik tata negara (apa kaitan dengan politik dari peraturan-peraturan itu, bagaimana kaitan aturan-aturan itu terhadap kedudukan dari badan-badan politik dan kedudukan pembuat UU);

KAITAN POLITIK DENGAN PEMERINTAHAN

a. Kaitan pada Trias Politika, saat sekarang masih

berlaku hanya secara terbatas, memungkinkan

menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan;

b. Politik: menjalankan pemerintahan dan menetapkan

UU, secara singkat mengeluarkan printah-perintah,

mengatur arah;

c. Pemerintahan: mengurus plaksanaan perintah/tugastugas.

Dengan kata lain, pemerintahan mengabdi pada

kekuasaan politik;

d. Unsur pengabdian dari pemerintahan dapat ditelusuri

kembali dari bahasa Latin “administrare” yg berarti

mengurus urusan sebagai suatu penugasan dari orang

lain. Karena itu timbul istilah sepert administrasi utk

organisasi pemerintahan dan hukum administrasi utk

hukum pemerintahan.

PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan dalam rangka hukum

administrasi digunakan dalam arti

“pemerintahan umum” atau “pemerintahan

negara”;

2. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua

pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi

pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di

lain pihak dalam arti “organisasi

pemerintahan” (kumpulan dari kesatuankesatuan

pemerintahan);

BENTUK-BENTUK PENGUASA (A.M.DONNER)

Pemelihara Ketertiban: pada tingkat pertama, adalah

pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur;

Pengelola Keuangan: melalui pajak-pajak, pungutan-pungutan

lain, PAD, dll. Pihak penguasa menjadi yg terkaya dan paling

boleh dipercaya dalam negara;

Tuan Tanah: penguasa juga memperoleh kesempatankesempatan

yuridis utk merampas tanah atau menggunakan

tanah dgn tujuan membatasi kepentingan umum dan pungutan

pajak;

Pengusaha: beberapa kegiatan hanya dapat dilakukan penguasa

karena sifatnya atau karena UU. Contoh: pertahanan,

pekerjaan umum, polisi, pemadam kebakaran, peredaran mata

uang, pendidikan, penyediaan air minum, energi, pos, telepon,

angkutan umum, dan pengadilan. Dengan UU, ada jaminan

bahwa pemberian jasa utk kepentingan Umum.

PEMERINTAHAN SEBAGAI BADAN ORGANISASI INTERN

a. Pemerintah: bertanggung jawab atas pengeluaran biaya

yg sangat besar, bagi pengaturan jutaan PNS dan

harta milik yg banyak jumlahnya serta utk

pembentukan dan pemeliharaan hukum pada bidangbidang

yg sangat banyak yg menjadi urusan

pemerintah; Oleh karena itu, organisasi intern ini

merupakan persoalan tersendiri bagi politik dan

pemerintahan umum;

b. Pemerintahan Intern: berbentuk segala macam aturanaturan

organisasi, keputsan-keputusan pengangkatan

dan pemberhentian, aturan-aturan dan keputusankeputusan

mengenai kedudukan hukum PNS, keputsankeputusan

tentang bidang pengawasan para pegawai yg

kedudukannya lebih tinggi terhadap yg lebih rendah,

dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa antara

PNS.

KESATUAN-KESATUAN PEMERINTAHAN

a. Pribadi dan Dewan-dewan yg ditugaskan utk

melaksanakan wewenang yg bersifat hukum publik

(badan-badan pemerintahan); Suatu badan hanya

memiliki wewenang jika diberikan wewenang secara

eksplisit (jelas) disahkan menurut UU;

b. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yg sesuai

dan berdasarkan hukum yg telah didirikan dan oleh

karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam

pihak pemerintah (jawatan umum). Badan-badan hukum

tersebut mempunyai wewenang atas nama negara

melakukan tindakan-tindakan hukum menurut hukum

perdata;

c. Kategori pemerintahan: para PNS yg telah diangkat

oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yg

dgn mereka, pemerintah telah menandatangani kontrak

kerja.

DEFINISI HUKUM ADMINISTRASI

1. J.M. Baron de Gerando: obyek hk administrasi adalah

peraturan-peraturan yg mengatur hubungan timbal

balik antara pemerintah dan rakyat;

2. J. Oppenheim: hukum administrasi adalah keseluruhan

ketentuan yg mengikat alat-alat perlengkapan negara,

baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan

menggunakan kewenangan ketatanegaraan;

3. J.H.A. Logemann: hukum administrasi meliputi

peraturan-peraturan khusus, yg di samping hukum

perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara

orang negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.

DEFINISI HAN, E. UTRECHT

a. HAN (hukum pemeritahan): menguji hubungan hukum

istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat

(ambtsdrager) administrasi negara melakukan tugas

mereka yg khusus;

b. HAN: adalah hukum yg mengatur sebagian lapangan

pekerjaan administrasi negara;

c. Lapangan Administrasi Negara: gabungan jabatanjabatan,

aparat administrasi yg di bawah pimpinan

pemerintah melakukan pekerjaan pemerintah, fungsi

administrasi, yg tidak ditugaskan kepada badan-badan

pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan

persekutuan hukum daerah yg masing-masing diberi

kekuasaan untuk, berdasarkan inisiatif sendiri,

memerintah sendiri daerahnya

DESKRIPSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Van Vollenhoven: Untuk sebagian hukum

administrasi negara merupakan pembatasan thd

kbbasan pmtah, jp mrpkan jaminan bagi mereka

yg harus taat kepada pemerintah, akan tetapi

untuk sebagian besar hukum administrasi

mengandung arti pula, bahwa mereka yg harus

taat kepada pemerintah menjadi dibebani

berbagai kewajiban yg tegas bagaimana dan

sampai dimana batasnya, dan berhubungan

dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang

pemerintah menjadi luas dan tegas;

2. A.V. Dicey: memandang hukum administrasi

sebagai suatu bentuk diskriminasi hukum antara

pemerintah dan rakyat.

DESKRIPSI HAN (VAN WIJK, KONIJNENBELT, P. DE HAAN)

Mengatur sarana bagi penguasa utk mengatur

dan mengendalikan masyarakat;

Mengatur cara-cara partisipasi warganegara

dalam proses pengaturan dan pengendalian

tsb;

Perlindungan hukum (rechtsbescherming);

(HAN Belanda) menetapkan norma-norma

fundamental bagi penguasa utk pemerintahan

yg baik (algemene beginselen van behiirlijk bestuur).

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM LAPANGAN HUKUM

1

2, 4, 6

3, 5, 7

7. HukumPidana materiil

5. HukumAdministrasiMateriil

3. Hukum

Perdata

Materiil

6. Hukum Pidana Formal

4. Hukum Administrasi Formal

2. Hukum

Perdata Formal

1. Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara)

HUBUNGAN HUKUM ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

a. Dalam melakukan fungsinya, alat perlengkapan negara

dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yg

disebut hubungan hukum;

b. Pertama, hubungan hukum antara alat perlengkapan

negara yg satu dengan alat perlengkapan negara yg

lain;

c. Kedua, hubungan hukum antara alat perlengkapan

negara dengan orang perseorangan (para warga

negara), atau dengan badan-badan hukum swasta

(private);

d. Kedua jenis hubungan hukum inilah yg menjadi obyek

Hukum Tata Pemerintahan.

ISI DARI HUKUM TATA PEMERINTAHAN

1. Oleh karena yg menjadi obyek dari Hukum Tata

Pemerintahan adalah hubungan hukum di atas, maka

isinya adalah:

2. Pertama, aturan-aturan hukum yg mengatur dengan

cara bagaimanakah alat-alat perlengkapan negara itu

melakukan tugasnya; ini yg menimbulkan hubungan

hukum jenis pertama;

3. Kedua, aturan-aturan hukum yg mengatur hubungan

antara alat perlengkapan negara (pemerintah) dengan

para warganya;

4. Tetapi tidak semua perbuatan alat perlengkapan

negara (pemerintah) diatur berdasarkan hukum tata

pemerintahan, karena yg diatur hanya di lapangan

pekerjaan alat-alat perlengkapan administrasi negara.

HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DALAM HUKUM TATA PEMERINTAHAN

a. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga negara

yg timbul berdasarkan undang-undang:

b. Pertama, secara langsung, dalam arti tanpa perantara

perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi negara;

c. Kedua, secara tidak langsung, dalam arti bahwa

meskipun hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah

ditentukan oleh undang-undang, tetapi untuk dapat

timbulnya hak-hak dan kewajiban itu masih diperlukan

adanya perbuatan atau tindakan dari alat-alat

perlengkapan administrasi negara; perbuatan tersebut

merupakan perbuatan khusus atau istimewa dari alatalat

perlengkapan administrasi negara, bentuknya

antara lain adalah: ketetapan, izin, dispensasi, konsesi,

dan lain-lain.

PERBUATAN ALAT-ALAT ADMINISTRASI NEGARA

Dari sekian banyak perbuatan alat-alat perlengkapan

administrasi negara dapat digolongkan menjadi

inkonkreto :

Pertama, perbuatan-perbuatan dua yg tergantung pada

kebutuhan, tempat, keadaan pada suatu waktu, yg oleh

karena itu tidak dapat diatur sebelumnya, seperti:

pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan lain-lain;

Kedua, perbuatan (yg tanpa pembentukan) aturan-aturan

hukum inkonkreto, dan perbuatan-perbuatan aturanaturan

hukum inkonkreto ini dilaksanakan oleh alat-alat

perlengkapan administrasi negara berdasarkan wewenang

yg diberikan kepadanya oleh suatu aturan hukum

inabstraktio; aturan-aturan hukum inkonkreto yg

dibentuk oleh alat-alat perlengkapan administrasi negara

berdasarkan kekuasaan atau wewenang yg diberikan

kepadanya oleh aturan hukum yg lebih tinggi tingkatannya

itu disebut ketetapan (beschikking).

MAKNA ADMINISTRATIVE LAW

a. Keeton dalam bukunya “The Elementary Principle of

Jurisprudence”, administrative law punya tiga makna:

b. Pertama, peraturan-peraturan yg dibuat oleh pembentuk

undang-undang, yg mengenai negara dalam keadaan aktif,

dalam arti bahwa bagian-bagian dari organisasi negara itu

bergerak melakukan tugasnya;

c. Kedua, peraturan yg bukan dibuat oleh pembentuk

undang-undang, akan tetapi oleh badan-badan

administrasi;

d. Ketiga, droit administratif (Prancis), untuk menonjolkan

adanya Regim Administratif, adanya exclusivisme

mengenai hukum Badan-badan Administrasi dan Pegawai

Administrasi sedemikian rupa, sehingga pejabat-pejabat

administrasi itu diadili sendiri oleh pengadilan sendiri

(pengadilan administrasi).